sosial & koperasi

Kampung Nagabonar Buktikan Kesetiakawanan Masih Ada

2010-11-28T19:26:00.000-08:00

Tiada hidup tanpa persoalan. Tapi seberat apapun persoalan, bila ditangani secara bersama-sama atas dasar kesetiakawanan, akan menjadi ringan. Kampung Nagabonar yang berada di kawasan lokalisasi Bangunsari-Surabaya telah menjadi bukti hal tersebut.

Ketika disebut “Nagabonar”, tentu yang terbayang sebuah tokoh dalam film perjuangan yang dibintangi Dedy Mizwar. Tapi Nagabonar di Surabaya, telah menjadi nama sebuah kampung di kawasan lokalisasi Bangunsari atau lebih dikenal dengan nama Kermil. Kampung tersebut tepatnya berada di Tambak Asri RT 19 RW 6.

Lalu apa hubungan antara tokoh Nagabonar di Sumatra Barat dengan Kampung Nagabonar di Tambak Asri ? Diantara keduanya memang tidak ada hubungan apa-apa. Hubungan saudara ataupun asal-usul, juga tidak. Karena Kampung Nagabonar baru muncul pada 2009 lalu.

Penamaan kampung tersebut muncul ketika kampung Tambak Asri RT 19 ini mengikuti lomba Adu Kampung Bersih Narkoba. Dalam lomba tersebut, dipersyaratkan agar menggunakan nama kampung yang spesifik. Maka atas kesepakatan warga yang dipimpin oleh Yaman Iswanto selaku Ketua RT, memilih nama Nagabonar.

“Nagabonar itukan pejuang. Tapi sebelumnya ia telah menjalani kehidupan sebagai pencopet. Nach… kampung ini juga punya kesamaan, dulunya didaerah sini merupakan sarang peredaran narkoba. Tapi sekarang menjadi pelopor pemberantasan narkoba. Nagabonar itu juga singkatan dari Taruna Ganyang dan Bongkar Narkoba,” ungkapnya.

Lokalisasi, minuman keras, narkoba dan berbagai tindak kriminil memang seakan telah menjadi satu kesatuan. Begitu pula dengan Kampung Tambak Asri yang berada dikawasan lokalisasi ini, tentu juga tidak lepas dari permasalahan tersebut. “Sebelum tahun 2007, yang namanya narkoba merajalela. Peredarannya di kampung ini, dilakukan dengan terang-terangan. Bandar dan pemakai ada disini. Bahkan saya sudah biasa keluar masuk kantor polisi untuk ngurusi warga yang tertangkap. Saat di Polres Surabaya Utara saya ditunjukan data yang menyebutkan sekitar 40 warga saya terlibat narkoba, lima diantaranya sebagai pengedar. Saya kaget sekali melihat itu, “ tukas Yaman, Ketua RT Kampung Nagabonar.

Permasalahan itulah yang juga menjadi keprihatinan para pengurus dan beberapa tokoh kampung. Tapi untuk melakukan perubahan, tentu juga bukan hal mudah. Bandar narkoba dikampung ini dan sekitarnya tentu juga tidak mau diusik lahannya. Yang jelas mereka juga akan memberikan perlawanan dengan berbagai caranya. Tapi kondisi demikian jelas tidak bisa dibiarkan terus. Hal inilah yang terus mengusik nurani Yaman selaku Ketua RT yang menjabat sejak 2003.

Satu per satu para pemakai dan pengedar yang ada di RT 19 didekati. Mereka didatangi rumahnya satu persatu untuk diajak bicara tentang masa depan kampung dan para pemakai. Tanpa bosan-basan, meraka disadarkan tentang bahaya narkoba. Sampai akhirnya pada 2007, Yaman kembali terpilih sebagai Ketua RT. Moment itulah yang dijadikan sebagai gebrakan awal melawan narkoba. Langkah riilnya, dengan melibatkan para mantan bandar dan pemakai narkoba dalam kepengurusan kampung. Gebrakan awal inipun mulai menampakkan hasil.

Setelah setahun berjalan, dukungan warga semakin menguat. Mereka yang telah sadar bergabung membentuk FORKOMA (Forum Komunikasi Mantan Adiksi). Melalui forum inilah mereka saling berbagi pengalaman dan saling mengingatkan agar tidak kembali terjebak dalam jeratan narkoba. Dengan berbekal pengalaman itu pula, mereka berhasil mencegah peredaran narkoba diwilayahnya. Disamping itu, mereka juga berupaya mencegah agar warga lainnya tidak sampai terjerat narkoba.

Sampai akhirnya, kampung Tambak Sari gang 25 atau RT 19 ini berani mengikrarkan diri sebagai kampung bebas narkoba. Tidak tanggung-tanggung, rangkaian kegiatan ikrar inipun berlangsung hingga 1 minggu. Sebetulnya untuk menggelar ikrar inipun sempat muncul kegamangan diantara para pengurus kampung. Karena bagaimanapun, para bandar masih banyak berkeliaran dari kampung-kampung sekitarnya. Memang terbukti teror burupa ancaman sering dialami. Tapi tekad sudah bulat, apalagi seluruh warga telah mendukung, maka ikrarpun digelar.

Hal serupa juga terjadi, ketika kampung yang panjangnya tidak lebih dari 500 meter ini bermaksud mengikuti lomba Adu Kampung Bersih Narkoba. “Saat itu kami sempat minder untuk ikut lomba, karena Tambak Asri sudah dikenal tempat maksiat dan sarangnya narkoba,” tukas Yaman. Hal sama juga disampaikan Soedjono, Sekretaris RT 19. Dikatakannya, kalau ikut lomba,disamping malu juga khawatir mendapat teror dari kampung lain yang belum bersih narkoba. Bahkan para istri sempat khawatir akan terjadi apa-apa dengan para suaminya kalau diteruskan mengikuti lomba. Tapi tekat sudah bulat, maka lombapun diikuti. “Kami yakin ini benar, kami berani menerima resiko. Kalau nggak sekarang kapan lagi. Kami ingin lingkungan ini lebih baik,” tegas Soedjono.

Untuk menyukseskan lomba tersebut, dibentuklah Satgas Nagabonar. Satgas inilah yang menjaga agar kampung tidak lagi terjangkit narkoba. Upaya inipun berhasil, terbukti ketika dilakukan tes urine terhadap warga, tak satupun yang positif. Dibawah koordinasi Satgas ini pula dilakukan kampanye untuk mengajak kampung-kampung yang lain agar bersih dari narkoba. Dalam Satgas ini juga dilibatkan 5 mantan pecandu narkoba sebagai koordinator lomba. Sedang kegiatannya mulai dari teatrikal, olah raga, memasang spandug hingga pengajian.

Dengan berbagai upaya tersebut, akhirnya Kampung Nagabonar berhasil meraih juara I yang dinilai berhasil dalam rehabilitasi dan after care. Kini kampung Nagabonar dibawa pimpinan Yaman, bukan saja berhasil mengentas para pecandu dari jeratan narkoba tapi juga memberdayakannya. Salah satunya, Atekan yang kini berganti pekerjaan sebagai penjual nasi goreng. Sebelumnya, Atekan termasuk salah satu bandar narkoba yang cukup dikenal di Tambak Asri sejak 2003. Bahkan jeruji besi juga sudah dirasakannnya hingga 3 kali. Begitu pula Rahmat, yang kini menjadi aktivis Kampung Nagabonar. Pemuda lajang yang sempat terjerat ganja ini, menjadi salah satu motor penggerak dalam kampanye anti narkoba. “Kalau dulu ketemu teman langsung diajak ngganja. Tapi kini mereka sungkan. Karena setiap kali ketemu saya selalu mengajaknya untuk sadar agar meninggalkan narkoba,” tukasnya.

Sejak meraih juara pada lomba Adu Kampung Bersih Narkoba, keguyuban warga juga semakin menguat. Semangat mereka untuk membangun kampungnya nampak dalam berbagai kreasi. Kini Kampung Nagabonar nampak kinclong dengan berbagai kreasi gambar yang terlihat mulai dari gapura, pos jaga hingga tembok rumah. Berbagai kegiatan mulai dari keagamaan, kesenian, olah raga sampai berbagai kegiatan terkait dengan pemberantasan narkoba dilakukan rutin.

Dengan keguyuban itu pula yang kemudian mengantarkan Kampung Nagabonar pada prestasi lainnya. Setidaknya pada 2010, kampung ini telah berhasil meraih Juara I lomba Musik Patrol dan juara harapan Kampung World Cup RCTI. Bukan itu saja, Kampung Nagabonar juga telah menarik perhatian banyak pihak. Mereka yang berkunjung ke Kampung Nagabonar mulai dari aktivis pemberantasan narkoba sampai dengan pejabat ditingkat kota hingga nasional.

Kampung Nagabonar berhasil menunjukan, bahwa masalah akan tetap menjadi masalah bila tidak ada keinginan untuk mengatasinya. Memang untuk mengatasi masalah tersebut, tentu juga dibutuhkan keberanian bahkan pengorbanan. Seperti dilakukan Yaman Iswanto selaku Ketua RT yang rela sebagai penjamin pinjaman untuk modal mengikuti lomba Adu Kampung Bersih Narkoba. Dari pengorbanan Sang Ketua RT itu pula, akhirnya mampu memicu semangat kesetiakawanan warganya. Sehingga masalah narkoba yang begitu akud dikampungnya, ternyata bisa diselesaikan. Bahkan kini Kampung Nagabonar menjadi pelopor dalam penanganan masalah narkoba. (gt)

Dari Soko Guru Perekonomian Bergeser Kapitalis

2009-03-29T23:32:00.000-07:00

Ekonomi kerakyatan seakan telah menjadi slogan para pemimpin negeri ini dalam meraih simpati rakyat. Tapi sayangnya slogan tersebut masih banyak bersifat elitis. Rakyat masih menjadi obyek bukan pelaku utama dalam perekonomian nasional. Koperasi yang seharusnya sebagai soko guru perekonomian justru dikebiri. Inlah yang terungkap dalam semiloka pada peringatan 50 tahun Puskowanjati.

Dari jumlah koperasi yang ada di Indonesia, hanya sekitar 50 –60 % koperasi yang aktif. Sedang sisanya hanya tinggal papan nama. Demikian yang disampaikan Dr Herman Suryo K, SH, H.M,Hum, saat semiloka tanggung renteng dalam rangka peringatan 50 tahun Puskowanjati, 1 Maret lalu.

Dalam paparanya, Dekan Fakultas Hukum Unibraw ini juga menyampaikan bahwa sebagian besar bisnis inti koperasi di Indonesia adalah simpan pinjam. Tak mengherankan pula bila problem utama koperasi di Indonesia adalah masalah kredit macet. “Sistem simpan pinjam ini memang rawan. Tapi problematika tersebut mampu dijawab kalangan koperasi wanita di Jawa Timur dengan sistem tanggung renteng. Terbukti sistem tanggung renteng mampu mengeliminir resiko kredit tersebut,” tandasnya.

Tentang sistem tanggung renteng, pembicara pertama dalam semiloka ini telah punya pengalaman tersendiri. Pengalaman tersebut didapatnya saat melakukan pemberdayaan kelompok perempuan di Madiun yang bekerja sama dengan Gramen Bank. Namun diakui, bahwa tanggung renteng usianya lebih tua dari sistem yang diterapkan Grameen Bank. Konon, Prof, Yunus Sendiri pernah datang ke Malang untuk belajar tanggung renteng.

Seperti juga sistem tanggung renteng, dalam proyek Grameen Bank ini juga dilakukan pengelompokan. Kelompok inipun setiap bulan mengadakan pertemuan dimana dalam pertemuan tersebut disalurkan kredit dengan pola tanggung renteng. Disamping itu, dalam pertemuan juga diberikan pelatihan menejemen dan produksi. Karena dalam program ini dimaksudkan untuk meningkatkan income ibu-ibu melalui kelompok. Hal sama, nampaknya juga dilakukan oleh Credit Union. Cuma dalam hal ini yang menjadi anggota tidak sebatas ibu-ibu. Tapi yang jelas dalam prakteknya, kelompok ibu-ibu ternyata lebih solid.

Pada kesempatan tersebut, Herman juga menyampaikan tentang kelemahan sistem tanggung renteng dari sisi hukum. “Sebetulnya dari sisi resiko, pada awalnya saya meragukan sistem tanggung renteng ini. Karena dari sisi hukum, pinjam meminjam itu seharusnya dilakukan 2 orang. Sementara dalam sistem tanggung renteng antara 1 orang dengan sekian orang, pelakunya bisa antara koperasi dengan para anggotanya,” tukasnya.

Dari sisi hukum perdata lanjutnya, dalam perjanjian pinjam meminjam diatur tanggung jawab masing-masing pihak dan disebutkan secara jelas. Tapi dalam sistem tanggung renteng hal tersebut sedikit diabaikan dan yang terjadi hanyalah pencatatan kredit. Hal ini dilakukan karena memang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pada anggota. Namun hal ini bisa disiasati kalau pertemuan dilakukan secara terus menerus dan periodik.

“Pengalaman kami di Madiun bila pertemuan tidak dilakukan, ternyata yang jalan hanya ketua kelompoknya saja. Ketua kelompok inilah yang kemudian mendatangi anggota-anggotanya untuk melakukan penagihan. Sehingga kredit macetpun terjadi. Ini yang sering kali dimanipulasi oleh ketua-ketua kelompok. Bahkan mereka ini menjadi lebih berkuasa,” tandas Herman.

Kelemahan lainnya menurut Herman, dalam penerapan sistem tanggung renteng membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi dibanding sistem simpan pinjam biasa. Untuk koperasi yang hanya berorientasi pada profit, hal tersebut akan menyebabkan kalah bersaing dengan lembaga keuangan pedesaan lainnya. Itulah sebabnya, anggota dalam dalam hal ini juga perlu disadarkan bahwa tujuan berkoperasi bukan hanya mengejar keuntungan materi. Tapi lebih jauh dari itu yakni meningkatkan kualitas hidup anggota, diantaranya dengan menjadikan anggota lebih produktif.

Sementara Dr. Revrisond Baswir, MBA yang tampil sebagai pembicara kedua memaparkan tentang pergeseran konsep perkoperasian di Indonesia. Tapi sebelumnya, diuraikan juga tentang konsep ekonomi kerakyatan yang telah dimaknai salah. “Selama ini ekonomi kerakyatan diartikan sebagai ekonomi yang peduli atau memihak rakyat. Sehingga yang muncul adalah menjadikan rakyat sebagai obyek perekonomian. Dengan demikian ekonomi kerakyatan menjadi lebih bersifat elitis – dari atas. Seharusnya ekonomi rakyat itu berarti ekonomi yang berkedaulatan rakyat, dimana kekuasaan ekonomi ada ditangan rakyat. Rakyatlah yang menentukan jalannya perekonomian, bukan rakyat yang dipedulikan, dikasihani.” ungkapnya.

Konsep ekonomi rakyat ini sesuai dengan amanah UUD 1945 pasal 33. Didalamnya disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. “Kalau bangsa ini serius ingin mengembangkan ekonomi, dengan rakyat sebagai subyek maka bangun yang sesuai adalah koperasi. Artinya juga, koperasi harusnya menjadi model pengembangan semua jenis usaha di Indonesia,” tandas Ravrisond.

Dosen dan direktur pusat study kerakyatan UGM ini lebih lanjut mengatakan bahwa bermacam-macam perusahaan bisa didirikan dalam bentuk koperasi. Rabo Bank dan Prisian flag adalah contoh perusahaan dibawah pengelolaan koperasi. Di Indonesia, seharusnya perusahaan kereta api, penerbangan, perkebunan, telekomunikasi dan sebagainya bisa berbentuk koperasi. Syaratnya, semua pihak yang memiliki kepentingan dalam lapangan usaha koperasi dapat menjadi anggota koperasi. Ini sesuai dengan prinsip keanggotaan koperasi yang sukarela dan terbuka. Tapi semua itu tidak dilakukan dan tidak terjadi hingga kini. Hal ini terjadi karena bebagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan lebih berpihak pada sistem kapitalis.

Pergeseran konsep pelaksanaan ekonomi nasional tersebut dimulai dengan dikeluarkannya UU No 12 tahun 1967. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa keanggotaan koperasi didasarkan adanya kesamaan kepentingan dalam lapangan usaha koperasi. Dampaknya koperasi yang berkembang adalah koperasi simpan pinjam, sementara koperasi produksi , perdaganan, pertanian tidak jalan.

“Sejak itu koperasi tidak lagi didasarkan pada bidang usahanya. Sehingga berdirilah koperasi pegawai negeri, koperasi penyandang cacat, koperasi wanita. Padahal di koperasi wanita, pekerjanya juga ada yang pria, konsumennya juga pria. Begitupula pada koperasi penyandang cacat. Akibatnya, dari pergeseran konsep keanggotaan koperasi tersebut terjadilah diskriminasi. Masyarakat bukan lagi disatukan tapi dipecah-pecah. Ini masalah, karena keanggotaan tidak lagi terbuka dan sukarela,” tandasnya.

Masih lumayan koperasi wanita, karena semua anggotanya wanita dan dari berbagai latar belakang. Tapi seperti koperasi dosen misalnya keanggotaannya adalah terbatas pada dosen. Sementara yang bukan dosen tidak bisa menjadi anggota. Padahal konsumennya tidak hanya dosen, begitu pula karyawannya juga bukan dosen. Menurut Bung Hatta koperasi seperti itu bukan koperasi sebenarnya tapi persekutuan majikan.
Karena koperasi telah dikebiri, dipecah-pecah, sehingga koperasi kehilangan idologi lalu berhenti menjadi gerakan ekonomi rakyat. Karena koperasi telah kehilangan rohnya sebagai gerakan, inilah yang menjadi pintu gerbang bagi pihak-pihak lain untuk mengamandemen UUD 45 pasal 33.

Pada era orde baru, koperasi bukan lagi menajdi model terbaik dalam mengembangkan perusahaan. Pada era ini dikenal dengan 3 pilar ekonomi yaitu BUMN, swasta dan koperasi. Padahal dalam penjelasan UUD 45 pasal 33, koperasi adalah soko guru perekonomian. Jadi pada masa itu sudah terjadi pergeseran. Sistem perekonomian nasional terus bergeser semakin menjauh dengan diamandemennya UUD 45 pasal 33. Dalam amandemen tersebut menghilangkan penjelasan pasal tentang bangun perusahaan.

“Sebentar lagi kementrian koperasi akan dihapus. Jadi ada trend atau kecenderungan dari sebuah kekuatan besar yang tidak menghendaki cita-cita pasl 33 itu terwujud, tidak menghendaki koperasi menjadi besar. Kekuatan besar itu bekerja dengan cepat dan baiaya besar sekali. Tengoklah adakah mal-supermarket yang telah didirikan oleh gerakan koperasi ? yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan berbentuk kapitalis bahkan asing semakin mendominasi perekonomian Indonesia. Pertambangan, berbankan, perkebunan telah dikuasai asing,” tandasnya.

UUD telah diamandemen lannjutnya, ekonomi riil sudah dikuasai asing. Bahkan UU penanaman modal mengatakan disektor kelistrikanpun, modal asing boleh masuk sampai 95 %. Harusnya sektor usaha tersebut bisa diselenggakaran koperasi, tapi ini yang tidak dikehendaki.

Lalu aksi konkrit apa yang dilakukan gerakan koperasi untuk mencegahnya ? tanya Revrisond. Dari pertanyaan tersebut kemudian dijelaskan bahwa setiap orang yang mencintai koperasi punya tugas besar. Diantaranya bagaimana merumuskan kembali penyelenggaraan ekonomi nasional yang sesuai dengan cita-cita proklamasi dan amanah konstitusi yang asli.

“Koperasi yang banyak dan berkembang saat ini adalah koperasi simpan pinjam. Tapi bukan berarti pinjam – meminjam tidak boleh namun sifatnya harus untuk pinjaman produktif bukan konsumtif. Apalagi bila pinjaman tersebut diperuntukan membeli barang impor yang diproduksi perusahaan-perusahaan kapitalis, itu malah merugikan gerakan koperasi,” ujarnya.

Lebih lanjut Revrisond melontarkan pertanyaan tentang perbedaan koperasi simpan pinjam dengan kartu kredit termasuk dalam hal ini koperasi yang menerapkan sistem tanggung renteng. Anggota koperasi kalau mau beli sepeda motor atau televisi dengan kredit lewat koperasinya. Kalau polanya seperti itu, bisa dikatakan koperasi simpan pinjam adalah bentuk lain dari kartu kredit. Apalagi bila modal koperasi pinjam dari bank. Tentu saja dalam hal ini akan menguntungkan bank, karena ada lembaga yang mau menyalurkan dan mengelola dananya. Apalagi bila yang menyalurkan dana tersebut menggunakan sistem tanggung renteng yang dijamin aman. Sehingga banknya tinggal kipas-kipas. Itulah sebabnya orang BI senang sekali dengan tanggung renteng.

Dalam sistem ekonomi yang bercorak kapitalistik dan didominasi modal asing, tanggung renteng saat ini dianggap penting. Itulah sebabnya Prof Yunus dapat Nobel, dan itu pula sebabnya proyek Grameen Bank didanai World Bank. Karena itu semua bermanfaat untuk memperlancar jalannya roda kapitalis.

“Saya sangat mendukung ibu-ibu dalam berkoperasi dengan sistem tanggung renteng Tapi catat satu hal, usahakan koperasi wanita dengan sistem tanggung rentengnya itu tetap bersemangat anti kapitalisme. Caranya, kalau pinjam jangan untuk konsumtif apalagi barang impor. Jangan lagi pinjam di koperasi untuk beli handphone, sepeda motor, wah .. hancur. Dalam berkoperasi harus dengan idiologi yang jelas, kalau tidak maka koperasi akan menjadi alat dari kapitalis,” tandas Revrisond. (gt)

Merintis Kampung Wisata Ekologi

2009-02-01T20:07:00.000-08:00

Gelar Karang Taruna terbaik di Jawa Timur telah diraihnya pada tahun ini. Sementara gelar terbaik tingkat nasional sudah diambang pintu. Bagaimana sebetulnya karang taruna yang diberi nama Puspo Jagad yang berada di lereng Gunung Kelud ini ?

Biasanya kondisi ekonomi masyarakat yang berada di lereng gunung sangat memprihatinkan. Tempat tinggalnya berkelompok dan jarang dijumpai rumah berdinding tembok. Tapi yang dijumpai di Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar ini nampaknya berbeda. Jalannya sudah beraspal dan jarang dijumpai rumah berdinding bambu disepanjang jalan tersebut. Bahkan pemandangan di kanan – kiri sepanjang jalan desa tersebut nampak tertata rapi. Bolehlah disamakan dengan desa-desa wisata yang ada di Pulau Bali.

Disamping itu desa yang berada dilereng Gunung Kelut ini berhawa sejuk dan sering kali diwarnai rintik hujan. Kondisi ini hampir sama dengan kawasan wisata Songgoriti Kabupaten Malang yang banyak diwarnai stand penjual bunga. Potensi inilah yang nampaknya ditangkap sebagai peluang oleh para pemudanya yang tergabung dalam Karang Taruna Puspo Jagad. Bahkan Karang Taruna inipun berani mendeklarasikan desanya menjadi Kampung Wisata Ekologi. Sebuah tempat wisata alam tanpa merusak alam.
Konsep Kampung Wisata Ekologi tersebut diawali dari para pemuda pecinta anggrek Desa Semen. Mereka ini sering keluar masuk hutan untuk mencari anggrek bahkan sampai bermalam dihutan. Dari penjelajahan hutan dilereng Gunung Kelud itulah akhirnya pada 2001 mereka berhasil menemukan tiga air terjun dengan latar belakang pemandangan yang eksotik. Kegiatan para pecinta anggrek inipun terus bekembang hingga di desa ini banyak bermunculan green house anggrek alam.

Salah satu green house tersebut kini telah dijadikan sekretariat pokja anggrek. Ditempat inilah para pecinta anggrek selalu berkumpul dan berdiskusi sambil lesehan. Buah pikiran merekapun banyak terpampang didinding sekretariat. Salah satu buah pikiran yang cukup fenomenal adalah konsep Kampung Wisata Ekologi yang dilontarkan pada 2007. Konsep inipun sudah tercermin dari penataan sekretariat yang begitu eksotik dan membuat betah berlama-lama didalamnya.

”Memang sampai saat ini untuk UEP anggrek alam belum menghasilkan secara finansial. Tapi kedepan anggrek akan menjadi ikon kita dalam mengembangkan Kampung Wisata Ekologi. Hingga kini telah berhasil ditemukan 33 species anggrek alam. Rencananya kampung wisata ini akan kita launching pada April 2009. Saat ini pokja Anggrek terdiri dari 30 anggota yang dirumahnya masing-masing mempunyai green house. Gambaran kita bila kampung wisata ini sudah jalan maka ekonomi desapun akan berkembang. Setidaknya produk-produk warga desa bisa terjual,” papar Waliyat Majali, Ketua Karang Taruna Puspa Jagad.

Selain Pokja Anggrek, Karang Taruna Puspa Jagad yang kini beranggotakan 200 pemuda itu juga mengembangkan ternak kelinci. Di Pokja Kelinci inipun telah tergabung 30 peternak. Memang sebelum Karang Taruna Puspa Jagad ini aktif, peternak kelinci sudah ada di Desa Semen. Tapi dengan adanya karang taruna, merekapun lebih terorganisir sehingga berbagai persoalan bisa diselesaikan secara bersama-sama.
Diantaranya adalah masalah pemasaran. Dalam hal ini karang taruna memfasilitasi untuk membuka jaringan pasar hingga ke berbagai daerah. Jaringan pasar ini dibentuk dengan memanfaatkan teman atau saudara yang berada di lain daerah. Dan sebagai kompensasinya karang taruna akan mendapat bagian keuntungan. Misalnya kalau setiap kg kelinci terjual Rp 20 ribu maka yang Rp 1000 untuk karang taruna.

Selain itu di Pokja Kelinci ini juga ada arisan yang diistilahkan dengan ”sahaman”. Dari arisan itu, disisihkan sebagian dana untuk Pokja. Dana ini dimanfaatkan untuk membantu anggota yang membutuhkan dana cepat. Jadi disaat anggota butuh dana maka kelinci mereka akan dibeli dengan dana tersebut. Karena menunggu penjualan sebagaimana biasanya akan terlalu lama.

Memang Karang Taruna Puspo Jagad dengan kepengurusan baru ini telah banyak membuat gebrakan yang sangat berarti bagi desa. Tidak hanya anggrek dan kelinci yang mendapat sentuhannya, tapi juga peternak lebah dan budidaya aneka produk pertanian. Sedang pemberdayaan dilakukan secara berkolompok. Gerakan kelompok-kelompok inilah yang nantinya akan menjadi penopang cita-cita bersama yaitu mewujudkan Kampung Wisata Ekologi.

Namun tidak hanya itu, berbagai kegiatan sosial juga telah dilakukan diantaranya dengan membentuk sanggar belajar dan desa siaga. Untuk sanggar belajar ini diantara kegiatannya adalah memberi pelatihan pembuatan souvenir ataupun handycraf pada ibu-ibu PKK. Bahkan hasilnya kini juga telah berhasil dipasarkan di tempat wisata Makam Bung Karno. Kedepan tentunya produk tersebut juga akan menopang kampung wisata.
Sedang untuk desa siaga difungsikan untuk membantu warga yang mengalami musibah.” Desa siaga untuk kesehatan yang dananya saat ini telah terkumpul hampir Rp 7 juta. Dana itu dikumpulkan oleh karang taruna dari penyisihan pembayaran listrik, air, dan dari penyisihan iuran pengajian ibu-ibu. Setiap bulan bisa terkumpul Rp 30 ribu. Dana itu digunakan untuk membantu warga yang sakit ataupun kecelakaan,” ujar Waliyat Majali.

”Bagaimana caranya agar desa kita bisa maju ?” itulah ajakan Waliyat Majali pada rekan-rekannya saat pertama menggerakan karang taruna. Pendekatannyapun macam-macam diantaranya melalui kegiatan olah raga yang kebetulan ia sebagai pelatih sepak bola didesanya. Berbagai penawaran keuntungan seperti peluang usaha juga dilakukan sehingga terbentuklah berbagai Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Agar berbagai UEP tersebut bisa lebih terfocus maka dibentuklah pokja-pokja.

Melihat gerakan Karang Taruna Puspo Jagad saat ini, nampaknya konsep mereka tentang Kampung Wisata Ekologi bukan lagi sebuah konsep diatas kertas. Tapi sudah ditopang dengan kegiatan riil sebagai pondasi pewujudan konsep tersebut. Bahkan sebagai tempat wisata yang sarat dengan hiburan juga sudah disiapkan. Kini di Desa Semen telah mempunyai group musik yang personilnya masih anak-anak.

Bahkan buah dari kerja karang taruna untuk mewujudkan kampung wisata juga sudah mulai nampak hasilnya. Setidaknya pada 26 Oktober mereka telah disibukan dengan datangnya 1000 pelajar se Kabupaten Blitar untuk lintas alam. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda.

Namun bila ditanya apa harapan Karang Taruna Puspo Jagad kedepan ? Jawabnya adalah menjadi karang taruna yang mandiri. Namun untuk mencapai kemandirian itu, karang taruna membutuhkan pembinaan dan pendampingan dari pemerintah. Demikian yang disampaikan Waliyat Majali. Sebagaimana dituturkannya juga, salah satu bentuk pembinaan dan pendampingan itu diantaranya dari Dinas Sosial berupa pelatihan ketrampilan elektronik yang telah diterima. Tak mengherankan bila di ruang sekretariat juga nampak tumpukan barang elektronik yang siap untuk diservice. (gt)

Iuran Rp 50,- Untuk Membangun Kantor

2009-01-19T01:36:00.000-08:00

Pindah kantor sampai 14 kali bahkan kantornya pernah diseruduk bus. Itulah sekilas perjalanan Kopwan Sekar Kartini – Jember. Lalu bagaimana kiprah Kopwan ini ?
Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi gedung kantor. Itulah yang dilakukan Kopwan Sekar Kartini untuk bisa mewujudkan keinginan memiliki gedung kantor sendiri. Upaya itu dilakukan setelah dua tahun menjadi anggota Puskowanjati atau tepatnya sejak 1985. Tidak banyak memang nilai iuran anggota saat itu. Pada awalnya setiap anggota hanya membayar Rp 50,- per bulan.
Selain dari iuran anggota secara langsung setiap bulan, SHU bagian anggota pernah 2 kali tidak dibagikan. Pada perkembangan selanjutnya nilai iuran terus ditingkatkan hingga Rp 1000,- per anggota setiap bulannya. Sedang untuk anggota baru dikenakan Rp 25 ribu yang bisa diangsur hingga 10 kali. Dari upaya-upaya tersebut akhirnya pada 1998, gedung kantor Kopwan Sekar Kartini bisa berdiri. Walaupun gedung telah berdiri, iuran sebesar Rp 1000,- tetap dilakukan yang digunakan untuk pengembangan gedung.
Keinginan untuk memiliki gedung sendiri ini terdorong karena ketidak nyamanan bila tidak memiliki gedung sendiri. Setidaknya sebelum memiliki gedung sendiri, Kopwan yang berdiri sejak 1979 ini telah mengalami pindah kantor hingga 14 kali. Kepindahan itu dari rumah pengurus satu ke rumah pengurus lainnya. Bahkan pada kepindahan ke 11 kantornya sempat diseruduk bus.
Kini gedung berlantai dua telah dimiliki Kopwan Sekar Kartini. Gedung itupun tidak hanya difungsikan sebagai kantor, tapi juga swalayan. Sebagian lagi digunakan sebagai usaha salon kecantikan. Sementara pada lantai 2 digunakan sebagai ruamg pertemuan dan tempat pelatihan bagi anggota.
Setiap tahun Kopwan Sekar Karitni selalu mengadakan pelatihan ketrampilan ekonomi untuk anggotanya. Seperti tahun 2008, Kopwan yang kini beranggotakan 827 perempuan ini telah menyelenggarakan pelatihan ketrampilan fayet, tata rias, daur ulang sampah dan bakery.
Dari berbagai ketrampilan yang telah diberikan kepada anggota tersebut, diantaranya telah bisa dilihat dan dirasakan hasilnya. Ibu Mike adalah salah salah satu anggota yang telah merasakan manfaatnya. Dari belajar ketrampilan tata rias dan kecantikan di Kopwan Sekar Kartini, kini ia telah mempunyai salon kecantikan sendiri. Bahkan dalam perembangan terakhir salonnya telah berkembang dengan membuka usaha SPA dan senam.
Khusus untuk ketrampilan daur ulang sampah yang diselenggarakan Oktober lalu ternyata tidak hanya diminati oleh anggota Kopwan Sekar Kartini. Setidaknya anggota Kopwan Sekar Kartini yang telah mendapat pelatihan juga diminta melatih kelompok PKK dan Lansia se Kabupaten Jember. Pelatihan tersebut telah diselenggarakan pada Desember lalu. Tentu saja hal ini akan membuka peluang bagi Kopwan Sekar Kartini untuk mengembangkan keanggotaanya di kalangan kelompok PKK.

Kelompok
Seperti juga primer anggota Puskowanjati lainnya, Kopwan Sekar Kartini telah menerpkan sistem tanggung renteng. Kini dari 827 anggota, telah terhimpun dalam 36 kelompok yang setiap bulannya didampingi 5 PPL saat mengadakan pertemuan kelompok. Memang sistem tanggung renteng belum diterapkan sejak berdiri. Karena Kopwan yang berdiri sejak 1979 ini baru bergabung dengan Puskowanjati pada 1983.
Dari belum mengenal sistem tanggung renteng kemudian menerapkan, tentu ada proses yang harus dilalui. Berbagai problem dalam mengelola kelompok juga dirasakan Kopwan ini. “Mbayari utange konco. Itulah pola pikir anggota yang harus dirubah pertama kali. Bahkan pada awal penerapan sampai ada kelompok yang mebubarkan diri. Bukan itu saja, untuk menerapkan setoran 1 kali 24 jam saja sulit dan baru bisa dilaksanakan pada setahun terkahir ” ungkap Ibu Yani Ketua Kopwan Sekar Kartini.
Diungkapkan pula, buah dari penerapan sistem tanggung renteng secara konsekuen bisa dirasakan sejak 2002. Setidaknya sejak saat itu, NPL pada kelompok tanggung renteng sudah bisa ditekan hingga 0 %. Kemacetan memang masih ada, tapi pada KPPK yang kemudian dilebur menjadi kelompok tanggung renteng pada tahun 2000.
Masalah pendomplengan juga sempat menggejala di Kopwan Sekar Kartini. Fenomena ini muncul dan ngetrend pada 2007. Sedang sebagai antisipasinya, anggota dilarang menggunakan nama anggota lain dalam mengajukan pinjaman. Hal inipun dituangkan dalam peraturan khusus. Tidak itu saja PPL juga diminta bersikap tegas terkait masalah tersebut saat melakukan pendampingan. Dan ternyata, dampak dari ketegasan tersebut membuat kelompok juga bertindak tegas terhadap anggotanya yang melakukan pendomplengan.

Usaha
Berbagai upaya perbaikan yang dilakukan Kopwan Sekar Kartini, telah membuahkan hasil. Kopwan yang berangkat dengan modal awal Rp 405 ribu itu kini assetnya telah menjadi Rp 170 juta. Sedang SHU untuk tahun ini yang mampu diraup sampai dengan Oktober 2008 mencapai Rp 48 juta.
Usahapun terus berkembang. Kalau pada awal didirikan dengan maksud untuk memerangi rentenir, kini usaha itu telah berkembang tidak hanya simpan pinjam. Saat ini, Kopwan Sekar Kartini juga memiliki toko yang sudah bisa disebut swalayan. Pada 2007 lalu ditambah satu unit usaha lagi yaitu salon kecantikan. Bahkan pada 2009 telah direncanakan untuk membuka usaha warnet dengan nilai investasi sekitar Rp 125 juta.
Kopwan yang bermula dari kelompok arisan yang terdiri dari 10 perempuan itu, kini telah berkembang berlipat –lipat dari awalnya. Sehingga sudah sewajarnya, bila penghargaan sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional bisa diraihnya saat peringatan hari koperasi 2008, Harapannya, primer Puskowanjati yang berada di paling timur ini bisa terus berjaya dan menjadi pelopor diwilayahnya. (gt)

Translok, Terobosan PRSBK Pasuruan

2008-10-22T01:09:00.000-07:00

Merubah sikap dan perilaku memang bukan pekerjaan mudah. Tapi hal itulah yang harus dilakukan UPT Dinas Sosial. Termasuk dalam hal ini Panti Rehabilitasi Sosial Bina Karya (PRSBK) Pasuruan. Salah satu UPT yang menampung Gepeng dan orang terlantar (GPOT).

Udara sejuk masih terasa, walau siang itu matahari bersinar tak terhalang mendung. Sementara dihamparan agak tinggi nampak sederet rumah yang didominasi warna hijau muda yang dipadu dengan biru, merah dan kuning. Sehingga kelompok hunian inipun nampak mencolok dibanding rumah warga lainnya. Inilah salah satu lokasi program transmigrasi lokal (Translok) dari PRSBK Pasuruan.

Lokasi program translok ini berada di Desa Wonorejo - Kecamatan Lumbang - Kabupaten Pasuruan. Lokasi desa ini memang cukup jauh dari PRSBK Pasuruan. Setidaknya untuk mencapai lokasi yang berada dipegunungan ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Tak mengherankan, hal inipun cukup menjadi kendala bagi petugas PRSBK untuk melakukan pendampingan.

“Program translok ini merupakan terobosan dari PRSBK Pasuruan yang dirintis sejak 2004. Dalam program ini, peranan pendamping sangat menentukan. Untuk program ini ada 4 petugas yang melaksanakan fungsi pendampingan dengan datang langsung ke lokasi setiap minggu secara bergiliran. Meski lokasinya cukup jauh, pendampingan harus tetap dilakukan” ungkap Budi Yuwono, SH, MM, Kepala BRSBK Pasuruan.

Disampaikan lebih lanjut, dengan program rutin panti, nampaknya masih belum cukup.Apalagi untuk Gepeng murni yang tidak punya tempat tinggal dan tidak punya ketrampilan apapun. Memang untuk mengenali permasalahan Gepeng, harus runtut melalui 18 tahapan penanganan. Tapi setelah melalui tahapan rehabilitasi dan terminasi, tidak cukup hanya diberi stimulant. Kalau hanya sampai disitu biasanya, mereka kembali kejalanan dan melakukan pekerjaan lamanya.

Sebagai terobosan dalam penanganan Gepeng murni, PRSBK Pasuruan melakukan program translok. Jadi pasca rehabilitasi menuju terminasi bagi Gepeng murni akan direlokasi di satu tempat. Ditempat itu pula pendampingan tetap dilakukan secara terus menerus. Disamping itu juga dilakukan kerjasama dengan kepala desa setempat yang juga difungsikan sebagai pendamping yang setiap saat bisa berdialog dengan mereka.

Kebetulan Desa Wonorejo melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) telah melakukan MoU dengan Perum Perhutani KPH Pasuruan. Dengan dipimpin oleh kepala desanya, lembaga ini dipercaya untuk mengelola hutan seluas 1.400 ha. Dilahan itulah warga di perbolehkan menanam disela-sela pohon milik Perhutani. “Selama ini warga Wonorejo baru bisa mengelola sekitar 100 ha. Jadi masih terbuka lebar peluang untuk mengelola lahan milik Perhutani. Disamping itu pengelola lahan juga masih dapat bagi hasil dari Perhutani ketika pohon-pohon tersebut dipanen,” jela Sugi, Kepala Desa Wonorejo.

MoU inilah yang dimanfaatkan PRSBK Pasuruan untuk memandirikan kliennya. Tentu saja mereka yang ditempatkan disini adalah mereka yang punya latar belakang dan minat terhadap pertanian. Dalam program kemandirian Gepeng ini, setiap KK bisa tinggal dirumah yang telah disediakan. Sedang untuk recovery kehidupannya, masing-masing KK diberi lahan ¼ ha.

Tidak cukup hanya itu, mereka juga mendapat dana jaminan hidup (Jadup) setiap bulannya sampai mereka bisa mandiri. Atau setidaknya sampai mereka sudah bisa memetik hasil dari lahan yang diolahnya. Sulasmi (50) asal Madura misalnya, kini ia telah mampu membeli lahan untuk rumah di Desa Wonorejo. Padahal Sulasmi dan suaminya yang asal Atambua itu baru mengikuti program translok pada 2006.

“Ya…ndak apa-apa pak, masak nyusu terus. Nanti kalau rumah saya sudah jadi, saya akan pindah dari sini,” ujar Sulasmi kepada Budi Yuwono yang memberi target 1 tahun untuk bisa mandiri. Target waktu ini dilontarkan agar Sulasmi lebih termotivasi dalam upayanya merecovery kehidupannya.

Diantara transmigran lainnya, Sulasmi dan suami memang tergolong ulet. Untuk menopang kehidupannya, ia tidak hanya bergantung pada lahan yang diolah suaminya. Dalam hal ini, Sulasmi sendiri berjualan makanan ditempat tinggalnya saat ini. Sulasmi juga tidak segan-segan meluncur ke Surabaya untuk kulakan barang elektronik untuk melayani pesanan warga sekitarnya.

Sulasmi memang termasuk salah satu transmigran yang beruntung. Karena setiap bulan ia masih mendapat Jadup. Beda dengan Durasman (36) yang ikut translok pada masa rintisan tepatnya tahun 2004. Waktu itu bersama Durasman ada 7 KK yang ikut program ini. Untuk hidup sehari-hari, sambil menuggu panenan mereka tidak mendapat Jadup. Disamping itu, untuk tempat tinggal mereka juga harus menumpang di rumah – rumah warga. Itulah sebabnya dari 7 KK pada program perdana ini hanya Durasman yang tersisa

“Awalnya saya mendapat 1,5 kw bibit bawang yang hanya bisa ditanam pada 5 petak. Baru satu tahun kemudian saya bisa menanam seluas ¼ ha. Dan untuk kebutuhan hidup saya menjadi buruh pikul bawang dari lahan untuk dibawa ke desa. Baru pada tahun 2005 mendapat tunjangan,” tukas Durasman yang dibenarkan istrinya. Kini Durasman telah mampu membangun rumah sendiri.

Memang Jadub untuk program ini baru keluar sejak 2005. “Pada 2005 program ini dibakukan menjadi pilot projek oleh Biro Kesra Propinsi Jatim sehingga danapun dikucurkan. Diantaranya dialokasikan untuk Jadup. Tapi sebetulnya Jadup tersebut untuk klien dipanti tapi sebagian kita arahkan untuk para transmigran yang belum bisa mandiri. Dari Biro Kesra pula kita mendapat anggaran untuk mendirikan rumah penampungan transmigran di Wonorejo dan lahan seluas 1000 m2 di Bondowoso,” ujar Budi

Untuk hunian para transmigran ini, PRSBK mulai mendirikan barak pada 2005. Barak-barak tersebut kini telah dirubah menjadi rumah panjang yang dibagi menjadi 10 petak. Disamping itu juga telah berdiri 2 rumah yang masing-masing dihuni 1 KK. Sehingga saat ini, dilokasi tersebut telah dihuni 13 KK.

Sedang untuk pengembangan usaha, dilokasi tersebut juga didirikan joglo yang berukuran 4 X 4 m. Joglo ini difungsikan sebagai tempat pelelangan hasil panen. Untuk itu joglo ditempatkan ditepi jalan. Disamping itu joglo juga difungsikan sebagai tempat temu warga. Untuk itulah di joglo tersebut juga dilengkapi papan data dan televisi.

Sementara untuk usaha warga transmigran, kini juga tengah dirintis adanya KUBE. Terkait dengan itu, pada Juli lalu, telah diserahkan 11 ekor kambing dari program fakir miskin (Fakmis). Untuk melengkapi kelompok usaha bersama tersebut, dilokasi tersebut juga telah ada 2 orang yang telah mendapat bantuan dan pelatihan menjahit.
Program translok ini memang tidak selalu berjalan mulus. Karena dalam program ini juga terkait dengan upaya merubah sikap dan perilaku klien. Mereka yang tidak bisa merubah sikap dan perilaku, biasnya akan terpental dan meninggalkan lokasi. Mereka lebih suka menggelandang dan mengemis yang bisa langsung mendapat hasil dibanding harus bersusah-susah mengolah lahan dan menunggu hasil panenan.

Kebiasaan mereka menadahkan tangan ternyata memang tidak mudah untuk dirubah. Apalagi bagi mereka yang telah lama berada dijalanan. Kalaupun mereka berada di panti ataupun telah direlokasi, kebiasaan itupun masih belum hilang. Hal ini bisa dilihat pada saat pendampingan. Keluhan dan tuntutan lebih banyak terlontar daripada lontaran tentang upaya mengatasi permasalahan. Sehingga ketika keluhan dan tuntutan itu tak bisa terpenuhi, merekapun lebih memilih jalan hidup yang lama yaitu kembali kejalanan.

Dari catatan pendamping, pada setiap angkatan biasanya yang tertinggal juga tidak banyak. Pada angkatan tahun pertama dari 7 KK hanya tersisa 1 KK. Pada 2005 dari 3 KK tersisa 2 KK dan pada 2006 dari 10 KK tersisa 2 KK tapi 3 KK diantaranya ikut transmigrasi ke Mamuju – Sulawesi. Dan pada 2007 hingga saat ini di lokasi translok Desa Wonorejo tersisa 13 KK. (gt)

Merintsi Jalan Membuka Keterisolasian Banyon

2008-10-10T01:29:00.000-07:00

Letaknya berada dipuncak bukit dengan tebing terjal dan berbatu. Karena kondisi itulah, konon tempat ini menjadi tempat persembunyian Laskar Pangeran Diponegoro. Tapi kini, dengan kondisi itu pula membuat Dusun Banyon menjadi terisolir.

Dusun Banyon merupakan bagian dari wilayah Desa Wedoro Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Sedang untuk mencapai Desa Wedoro, relative mudah. Karena akses jalan menuju desa ini sudah beraspal dan hanya 2,5 km dari kota kecamatan. Sebagian besar akses jalan menuju dusun-dusun diwilayah Desa Wedoro juga sudah bisa dilalui kendaraan roda empat. Bahkan sebagian jalan yang menghubungkan antar dusun juga sudah beraspal.

Tapi lain halnya dengan Dusun Banyon. Karena letaknya di puncak perbukitan, jalan menuju dusun inipun tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Sehingga pembangunan di Dusun Banyon relative tertinggal dibanding dusun-dusun lainya diwilayah Desa Wedoro. Baru pada tahun 1997, dusun ini mulai terbuka, karena sekitar 2 km dari dusun ini dibangun tower dari salah satu operator telpon seluler. Sehingga dibukalah jalan beraspal menuju tower tersebut.

Namun dari tower yang juga merupakan ujung jalan beraspal itu, untuk menuju Dusun Banyon masih sekitar 2 km lagi. Memang jalan sepanjang 2 km menuju Dusun Banyon tersebut sudah berupa makadam. Tapi kondisinya saat ini sangat memprihatinkan dan membahayakan. Bagi yang biasa, mungkin bisa melalui jalan ini dengan sepeda motor. Tapi yang belum pernah melewati, jangan coba-coba. Salah perhitungan bisa jatuh bahkan terjun kejurang. Kendaraan roda empat sebetulnya juga bisa melewati jalan tersebut tapi harus kendaraan off road.

Disamping jalan tersebut, ada jalan pintas yang biasanya juga digunakan warga Dusun Banyon menuju Desa Wedoro. Tapi kondisinya masih berupa jalan setapak dan melalui sela-sela tebing berbatu. Jalan ini pula yang setiap hari dilalui para guru untuk mengajar di SDN Wedoro 3 yang berada di Dusun Banyon.

Sejak tahun 2007, jalan setapak ini mulai dirintis untuk menjadi jalan yang bisa dilalui kendaraan bermotor. Diperkirakan bila jalan ini jadi maka jarak antara Dusun Banyon dan Desa Wedoro sekitar 3 km. Tentu jarak tempuh ini lebih pendek dibanding bila harus memutar melewati jalan yang telah dibuka oleh perusahaan operator telpon seluler.

Memang membangun jalan inipun bukan hal mudah apalagi hanya berbekal cangkul dan alat pemecah batu. Tapi itulah yang dilakukan warga Dusun Banyon dan dibantu oleh seluruh warga Desa Wedoro. “Saya mencoba merintis jalan ini dengan menggerakan seluruh warga Desa Wedoro. Walaupun saat itu saya belum menjadi Kepala Desa Wedoro. Setiap minggu warga Dusun Banyon tak peduli laki atau perempuan ikut turun mengepras tebing dan memecah batu. Sementara warga dari dusun lainnya bergilir setiap minggu,” unkap Kepala Desa Wedoro.

Karena sulitnya medan, pembangunan jalan yang dilakukan secara gotong royong ini tidak bisa dilakukan dengan cepat. Tapi setidaknya saat ini, yang telah telah tertata sekitar 1 km. Jalan yang dibangun dengan lebar 6 meter ini diharapkan nantinya bisa menjadi jalan lintas kecamatan. Dengan adanya jalan rintisan ini akan bisa terhubung antara Kecamatan Gandusari, Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian Dusun Bayon nantinya tidak lagi menjadi dusun terpencil.

Kondisi Banyon
Kenapa daerah yang sulit dijangkau tersebut ada penghuninya ? itulah yang ada dibenak ketika mengunjungi Dusun Banyon. Pertanyaan ini terjawab ketika tim PCLP KAT mengadakan FGD di dusun tersebut. Konon menurut Wakino, salah satu warga Dusun Banyon, bahwa dusun ini pertama kali dibuka oleh 7 orang laskar Pangeran Diponegoro.

Pada masa perang Diponegoro, 7 orang laskar tersebut berusaha menghindar dari kejaran Belanda. Itulah sebabnya mereka mencari daerah yang sulit dijangkau oleh musuh. Dan daerah yang tinggi dipilih agar bisa lebih mudah melakukan pengawasan pada daerah sekitarnya. Tapi selanjutnya mereka memilih menetap didaerah ini yang kemudian diberi nama Banyon. Nama ini diambil karena waktu itu, disekitar daerah ini banyak terdapat sumber air. Walaupun saat ini sumber air yang tersisa dan bisa dimanfaatkan hanya tinggal satu. Sumber air ini pula yang saat ini dialirkan ke rumah-rumah dengan menggunakan pipa plastik berukuran ½ dim.

Kini Dusun Banyon dihuni 70 KK yang terbagi dalam dua RT. Seperti juga tempat hunian di daerah pegunungan, rumah-rumah di Dusun Banyon berada dilahan datar yang luasnya terbatas. Sehingga jumlahnyapun tidak banyak, dalam setiap kelompok hunian biasanya terdapat 3 sampai 5 rumah. Dari rumah yang ada, hanya sekitar 20 % yang sudah berdinding tembok. Selebihnya berdinding bambu dan berlantai tanah.

Memang saat ini tidak banyak yang bisa dilakukan warga Dusun Banyon untuk bisa meningkatkan kesejahteraanya. Dari sisi ekonomi, warga dusun lebih banyak bergantung pada sector pertanian. Padahal pengairan lahan pertanian mereka lebih banyak mengandalkan hujan dengan curah hujan mencapai 4,75 mm/tahun. Sehingga yang dihasilkan hanyalah singkong dan jagung. Hasil panen itupun tidak sampai bisa dijual karena hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Tak mengherankan, dengan kondisi alam yang demikian, banyak warganya yang mencari kerja dikota. Sebagian besar dari mereka bekerja di sektor bangunan, baik sebagai tukang batu maupun kuli. Pekerjaan ini dilakukan ketika tidak ada lagi pekerjaan di lahan pertanian. Karena lahan mereka tidak bisa ditanami sepanjang tahun. Sehingga ketika musim panen selesai maka sudah tidak ada lagi pekerjaan. Padahal 80 % penduduk masih tergolong usia produktif.

Sebetulnya, selain bertani mereka juga bisa beternak karena pakan ternak didaerah ini melimpah. Tapi masalahnya merekapun tidak sanggup untuk memberli ternak.“Kalau untuk menambah pendapatan kita bisa ternak sapi karena disini pakannya banyak. Dan ternak sapi lebih mudah perawatannya, juga hasilnya lebih banyak. Tapi sapi harganya mahal. Ternak yang lebih murah ya…. kambing. Tapi pakannya lebih sulit dibanding sapi dan hasilnya juga lebih sedikit,” ujar salah satu peserta FGD yang dipandu Dwi Sumartono dari Dinas Sosial Propinsi Jatim untuk penggalian potensi.

SBW Koperasi Wanita Tebesar di Indonesia

2008-10-08T01:42:00.000-07:00

Bermula dari kumpulan ibu-ibu arisan yang terdiri dari 35 orang. Setiap bulan mereka berkumpul dari rumah anggota satu ke yang lain secara bergiliran. Dan nilai arisannya sebesar Rp 2000 per orang. Dari berkumpul, idepun terus berkembang dengan memunculkan usaha simpan pinjam. Ide ini terlaksana sejak 1975 dengan besar pinjaman Rp 5 ribu yang diangsur 5 kali.

Seiring waktu, modalpun bertambah, pinjaman bisa semakin ditingkatkan menjadi Rp 50 ribu. Dan biasanya anggota memanfaatkan pinjaman untuk membuka usaha walaupun sifatnya temporer. Seperti misalnya membuat kue yang dijual tatkala lebaran atau pada acara tertentu. Sampai akhirnya, kumpulan ibu-ibu ini menarik perhatian Ny. Mursia Zaafril Ilyas, seorang tokoh koperasi dan pencetus tanggung renteng.

Sejak 1977 Ny. Mursia Zaafril yang juga pernah menjadi sekretaris Presiden I RI saat di Yogyakarta, mulai datang ke pertermuan arisan untuk memperkenalkan tentang koperasi. Tapi ide pembentukan koperasi ini tidak langsung diterima Ibu-Ibu. Kendati demikian Ny. Mursia Zaafril tidak putus asa, pada setiap pertemuan arisan selalu datang untuk memotivasi agar membentuk koperasi. Karena dari jumlah anggota, memang sudah memenuhi persyaratan.

Setelah 4 hingga 5 kali pertemuan dengan Ny. Zaafril Ilyas, baru muncul keinginan untuk mencoba membentuk koperasi. Sedang untuk aktivitas kantor pada waktu itu dilakukan di garasi rumah Ny Tatiek Yudara yang berada di Jl Gubeng Kertajaya.
Dari anggota 35 orang, kemudian beberapa orang mencoba membentuk kelompok baru hingga terbentuk 4 kelompok. Karena anggota sudah banyak, akhirnya Depkop waktu itu diminta untuk melakukan pembinaan. Selanjutnya Depkop menyarankan untuk mengajukan permohonan badan hukum.

Kemudian pada tanggal 30 Mei 1978, Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita diresmikan oleh Departemen Koperasi Kodya Surabaya dengan wilayah kerja Kecamatan Gubeng. Dan lima ibu sebagai pendirinya yakni, Ny. Syafril Ilyas, Ny. Atmadji, Ny. Abdoelkadir Soerjobroto, Ny. Tini Hasan dan Ny. Tatiek Yudara. Dua tahun kemudian tepatnya 15 Januari 1980 mendapat badan hukum dari Depkop Kodya Surabaya, dengan nomor : 4362/BH/II/80.

Anggota
Waktu terus berlalu, kegigihan pengurus Koperasi yang baru berdiri ini membuahkan hasil. Jumlah anggota terus bertambah sehingga kantorpun berpindah dari sebuah garasi ke kantor di Jl Panglima Soedirman. Kantor tersebut milik Puskowanjati yang direlakan untuk ditempati dengan sewa relatif murah.

Selama 6 tahun berjalan, anggota meningkat menjadi 2.913 orang. Perkembangan pesat itulah kemudian menuntut adanya perubahan anggaran dasar. Jangkauanpun diperluas mencakup wilayah kerja Surabaya Timur. Perubahan anggaran dasar dilakukan lagi di tahun 1988. Karena saat itu anggota sudah mencapai 3.431 orang yang terbagi dalam 270 kelompok. Jangkauan tidak lagi sebatas Surabaya Timur tapi diperluas. Dari 19 kecamatan yang ada di Kodya Surabaya, 11 diantaranya masuk dalam wilayah kerja Kopwan Setia Bhakti Wanita.

Jangkauanpun diperluas lagi yang mencakup wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dengan demikian AD kembali mengalami perubahan yang disahkan dalam rapat anggota 9 Pebruari 1996. Di tahun tersebut anggota telah mencapai 6.303 orang. Ketika anggota mencapai 9.832 pada tahun 2001, munculah keinginan memperluas wilayah kerja hingga seluruh Nusantara, walaupun kemudian tidak terlaksana.

Baru pada tahun 2006, wilayah kerja bisa menjadi seluruh Jawa Timur. Dengan demikian sejak 11 September 2006 Kopwan Setia Bhakti Wanita mengalami alih bina dari Kantor Dinas Koperasi dan Sektor Informal Kota Surabaya ke Kantor Dinas Koperasi dan PKM Propinsi Jawa Timur dengan nomor Badan Hukum 518.1/PAD/BH/22/2006. Kemudian pada 17 Oktober 2006 Kopwan Setia Bhakti Wanita telah tercatat dalam Tambahan Berita Negara dengan nomor 83.

Sebetulnya keinginan anggota untuk memperluas wilayah kerja cukup beralasan, mengingat prestasi yang telah dicapai baik ditingkat lokal maupun nasional. Sejak tahun 1980 Kopwan SBW termasuk dalam koperasi klasifikasi A (sangat mantap). Berbagai prestasi seperti koperasi terbaik, koperasi andalan, koperasi teladan, koperasi teladan utama dan koperasi berprestasi telah diraih. Tak mengherankan bila kemudian Kopwan Setia Bhakti Wanita sering dijadikan tempat menimba ilmu atau study banding bagi koperasi dari seluruh pelosok tanah air.

Bahkan di tahun 2002, sistem tanggung renteng telah diakui kehandalannya secara nasional. Berkaitan dengan itu Meneg Koperasi dan UKM RI meminta Ny. Yoos Lutfi sebagai Ketua Umum Kopwan SBW waktu itu untuk mereplikasi sistem tersebut di 7 propinsi. Ditahun yang sama pada peringatan seabad Bung Hatta, Ny. Yoos Lutfi sebagai satu-satunya penerima penghargaan Tokoh Penggerak Koperasi.

Asset & Omset
Rasa memiliki, merupakan salah satu kunci dari perkembangan Kopwan Setia Bhakti Wanita. Dari awal yang hanya bermodalkan Rp 300 ribu, kini omset telah berkembang menjadi lebih seratus milyar rupiah. Sementara asset, yang berawal dari sebuah garasi kini telah berkembang menjadi puluhan milyar rupiah.

Gedung berlantai dua diatas tanah 1.400 m2 yang dimiliki saat ini juga tak lepas dari kontribusi seluruh anggota. Seperti pada pembangunan gedung tahap pertama, anggota merelakan SHU–nya selama 3 tahun demi keinginan memiliki gedung kantor sendiri. Begitupula pada pembangunan gedung tahap II, setiap anggota menyumbangkan Rp 16 ribu. Sedang gedung tahap III merupakan hasil usaha selama 25 tahun perjalanan Kopwan Setia Bhakti Wanita.